PERADILAN PAJAK

PERADILAN PAJAK
Disusun untuk Memenuhi Tugas Hukum Pajak

Disusun oleh :
Agnane Mahardika Putri / E0008004
Asri Dwi Utami / E0008117
Kharisma Ratuprima Semadaria / E0008052
Ratna Widianing Putri / E0008217
Rizki Vina Yurinta / E0008228
Yanita Suci Asmarani

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009

A. Pembedaan Hukum pajak

No. Hukum pajak Sanksi Masalah terkait
1. Hukum administrasi Sanksi administrasi
a. bunga
b. denda
c. tambahan pokok pajak
d. kenaikan oleh fiskus Ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.
a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
b. menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap yang dikarenakan alpa
2. Hukum pidana a. denda pidana
b. hukuman penjara Termasuk kejahatan seperti:
a. sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
b. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar

B. Pengertian sengketa pajak
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 dibentuklah pengadilan pajak yang menggantikan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dalam pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, bahwa pengadilan pajak berkedudukan di ibukota Negara, dengan demikian pengadilan pajak ini hanya berada di Jakarta dan tidak bisa ditempat lain. Hal itu agak berbeda dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang menyatakan secara tegas bahwa apabila dipandang perlu dapat dibentuk penyelesaian sengketa pajak yang tingkatannya sama ditempat lain.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, bahwa sidang pengadilan pajak dilakukana ditempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan ditempat lain dan tempat sidang yang ditentukan oleh ketua. Pasal ini memberi jalan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak sehingga tempat sidang dapat ditentukan ditempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.
Pembinaan dalam pajak diatur dalam pasal 5 yang dilakukan secara terpisah, yaitu pembinaan secara teknis peradilan bagi pengadilan pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sementara pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Susunan keanggotaan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris dan panitera. Unsur pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak lima orang wakil ketua. Mereka diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya ketua, wakil ketua dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota. Penunjukan hakim ad hoc sebagai anggota majelis hakim dilakukan oleh ketua pengadilan dengan suatu penetapan. Pada pengadilan pajak ditetapkan pula adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Panitera, wakil panitera dan panitera pengganti di angkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan.
Adapun tugas dan wewenang pengadilan pajak berdasakan pasal 31 undang-undang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak, sedangkan yang menjadi wewenang BPSP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang memeriksa permohonan banding dan wewenang memeriksa gugatan.
Berdasarkan pasal 32 pengadilan pajak juga mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak.
Adanya suatu peradilan pasti karena adanya suatu sengketa. Terjadinya sengketa pajak diawali dengan adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atas pajak terutang yang telah ditetapkan atasnya.
Pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada instansi atau pejabat berwenang yang menerbitkannya. Proses penyelesaian keberatan diselesaikan secara internal oleh fiskus.
1) Pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak
2) Masalah kepabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3) Pajak daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (UUBPSP) ditegaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakna dapat diajukan banding dan gugatan ke badan penyelesaian sengketa pajak
Jadi pada tingkat banding atau gugatan hanya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Tata prosedural penyelesaian sengketa pajak:
1) Pengajuan keberatan kepada pejabat yang telah mengeluarkan surat ketetapan dimaksud misalnya:
a. Pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak
b. Masalah kepabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
c. Pajak daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
proses penyelesaian keberatan dilakukan secara internal oleh fiskus maksudnya adalah setiap ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan dikoreksi atau diperiksa kembali dan diputuskan sendiri olehnya.
2) Dalam hal terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dan aparat di bidang perpajakan mengenai besarnya jumlah pajak terhutang setelah proses keberataan yang keputusannya oleh wajib pajak masih dianggap tidak adil, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak.
3) Apabila wajib pajak berpendapat putusan pengadilan pajak terhadap kewajiban perpajakannya dirasakan tidak adil maka wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung selama jangka waktu masih terpenuhi. namun, terhadap adanya pengajuan peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan pajak.

C. Peradilan Administrasi Pajak
tidak murni
karena: hanya melibatkan 2 pihak yaitu
peradilan administrasi wajib pajak dan fiskus
pajak murni

karena: melibatkan 3 pihak yaitu wajib pajak, fiskus dan hakim yang mengadili

1) Peradilan administrasi pajak tidak murni
- melibatkan 2 pihak yaitu wajib pajak dan fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independent
- fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan.
- merupakan tingkat pengajuan keberatan (doleansi)
- diatur dalam pasal 25 dan 26 undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- terhadap surat keberatan harus diambil keputusan
- pihak yang mengambil keputusan adalah aparatur pajak (dirjen pajak kakanwil pajak, Kepala Kantor Pelayanan pajak sesuai dengan kewenangan masing-masing) yang disebut hakim doleansi
2) Peradilan administrasi murni
- melibatkan tiga pihak yaitu wajib pajak, fiskus dan hakim yang mengadili. wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim adalah pihak yang akan memutuskan sengketa.
- merupakan peradilan tingkat banding
- diatur dalam pasal 27 undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

D. Keberatan / penyelesaian melalui Diretorat Jendral Pajak
Dalam praktik pelaksanaan undang-undang perpajakan, ketika wajib pajak memperoleh suatu ketetapan pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang dimaksud, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum dengan nama keberatan.
keberatan diajukan oleh wajib pajak kepada direktur jendral pajak atas ketetapan pajak yang dikeluarkan sebagaimana diatur pasal 25 dan undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada direktorat jendral pajak atas suatu:
1) surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
surat ketetapan yang menentukan besarnya:
- jumlah pokok pajak
- jumlah kredit pajak
- jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
- besarnya sanksi administrasi
- jumlah yang masih harus dibayar
2) Surat ketetapan pajak kurang bayarTambahan (SKPKBT)
surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak Karena jumlah krdit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang
4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak
5) pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Karena penyelesaian segketa atas upaya hukum keberatan ini dilakukan masih dalam lembaga yang sama dengan yang menerbitkan ketetapan pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak, maka menurut prof. Soemitro, penyelesaian demikian disebut peradilan administrasi tidak murni atau peradilan doleansi.
Ketika Wajib Pajak mengajukan upaya keberatan, wajib pajak seringkali beranggapan bahwa wajib pajak tidak perlu melunasi hutang pajaknya dan tidak akan dilakukan tindakan penagihan pajak padahal pasal 25 ayat 7 UUKUP menegaskan bahwa keberatan tidak menunda pembayaran pajak dan palaksanaan penagihan pajak. artinya bahwa sekalipun wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, wajib apajak tetap tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. hal itu untuk mencegah adanya usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan surat keberatan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya penerimaan negara.
Setelah dilakukan proses pemeriksaan atas upaya hukum keberatan tersebut ada 4 kemungkinan keputusan yang dapat dikeluarkan oleh Direktur jendral pajak yaitu:
1) ditolak
apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak atas surat keberatan wajib pajak diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti, maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan keputusan menolak kebertan wajib pajak. jika terjadi putusan demikian, maka konsekuensinya adalah wajib pajak harus melunasi utang pajaknya atau mengajukan upaya hukum banding kepada lembaga BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa pajak)
2) diterima sebagian
apabila surat keberatan wajib pajak setelah diperiksa ternyata hanya sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikuranginya utang pajak, maka Dirjen pajak akan mengeluarkan keputusan menerima sebagian.
Contoh : dalam surat ketetapan yang diterbitkan oleh Dirjen pajak diketahui utang pajak Tuan Haris Diaraja sebesar Rp 500 juta, sedangkan menurut penghitungan Tuan Haris Diraja adalah Rp 250 juta. setelah dilakukan pemeriksaan, dirjen pajak mengeluarkan keputusan dengan utang pajak sebesar Rp 350 juta. dengan demikian tuan Haris Diraja hanya diwajibkan membayar utang pajak sebesar Rp 350 juta saja, sedangkan Rp 150 juta adalah jumlah keberatan yang diterima.
3) diterima seluruhnya
apabila dalam pemeriksaan atas tuan Haris Diraja diketahui adanya alasan dan bukti yang mendukung untuk diterimanya seluruh keberatan, maka atas utang pajak Tuan Haris Diraja yang semula Rp 500 juta berubah menjadi Rp 250 juta. artinya seluruh alasan dan bukti sesuai dengan perhitungan yang dilakukan wajib pajak diterima oleh Dirjen pajak.
4) menambah ketetapan pajak
apabila dalam pemeriksaan malah ditemukan data yang belum dihitung yang dapat mengakibatkan bertambahnya utang pajak dari utang pajak sebelumnya.
Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah
a. Bagi WP Badan oleh Pengurus
b. Bagi WP orang pribadi oleh WP yang bersangkutan
c. Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga
d. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir a .d c diatas dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan
Syarat-syarat mengajukan keberatan
a. keberatan diajukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)di tempat WP terdaftar
b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.
c. Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan sebelum surat keberaan disampaikan.
d. Jika WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
e. Jika WP mengajukan banding atas putusan keberatan jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan samapai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan banding.
f. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dab satu tahun/masa pajak
Jangka waktu pengajuan keberatan
a. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman SKPKB, SKPKBT, SKPL, SKPN, atau sejak tanggal dilakukan pemotongan, pemungutan oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
b. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, maka jangka waktu tiga bulan dihiung sejak tanggal pengiriman SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
c. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal pengiriman SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro.
Hal-hal yang Dapat Dimintakan Oleh Wajib Pajak Dalam Hal Pengajuan Keberatan
Untuk keperluan pengajuan keberatan, WP dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan dan kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis tentang hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi atau pemotongan, atau pemungutan pajak.
Keputusan atas surat keberatan
a. Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan keputusan atau surat keberatan paling lambat 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Pajak tidak mmeberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh Wjib Pajak dianggap diterima.
b. WP yang mengajukan keberatan tetapi tidak memenuhi persyaratn yang ditetapkan maka Kepala KPP akan memberikan jawaban tertulis dengan surat biasa (bukan surat keputusan penolakan) selambat-lambatnya 1 bulan sejak jangka waktu pengajuan keberatan berakhir. Apabila surat keberatan diajukan setelah batas waktu pengajuan, maka jawaban akan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan sejak surat keberatan tersebut diterima.
c. Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
d. Keputusan keberatan dapat berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak dan menambah jumlah pajak. Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, maka WP dapat mengajukan bending ke Pengadilan Pajak.

E. Banding / penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa pajak
Dalam pelaksanaan pajak memungkinkan juga adanya upaya hukum dengan nama banding apabila wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. banding diajukan pada peradilan pajak denagan nama badan penyelesaian sengketa pajak (BPSP).
sejak berlakuya UU No. 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak (UU BPSP), selain upaya hukum banding, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan yaitu gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak seperti:
a) pelaksanaan surat paksa
b) penyitaan dan lelang yang dilakukan berdasarkan undang-undang penagihan pajak
Keberadaan lembaga ini merupakan amanat pasal 27 UUKUP yang putusannya bersifat akhir dan berkekuatan hukum tetap serta bukan merupakan keputusan tata usaha negara.
Menurut pasal 1 UU BPSP yang dimaksud dengan banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peratura perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. sedangkan gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam peratura perundang-undangan perpajakn yang bersangkutan.
Dasar Hukum
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Pengertian
1. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksana penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Syarat-Syarat mengajukan Banding :
1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibandingkan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
4. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 Surat Banding.
5. Banding diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang disbanding
6. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang disbanding
7. Selain dari persyaratan tersebut, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%
8. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
9. Apabila selama proses banding, pemohon banding, meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, pengampunya dalam hal pemohon banding pailit
10. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.
11. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas
12. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pecabutan kepada Pengadilan Pajak
13. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan
a. Penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan
b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding
14. Banding yang telah dicabut melalui penetapan putusan tidak dapat diajukan kembali

Didalam pasal 37 undang-undang pengadilan pajak, lebih lanjut ditegaskan sebagai berikut:
a. banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
b. apabila selama proses banding pemohon banding meninggal dunia, banding dapat diajukan oleh ahli warisnya, kuasa hukum oleh ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.
c. Apabila selama melakukan proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/usaha, atau likuidasi yang dimaksud.
Pengajuan banding harus disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan banding berupa berkas-berkas pendukung sebagai berikut:
a. Surat banding
b. Surat uraian banding dari Direktur Jenderal Pajak juga surat uraian banding itu perlu dilengkapi dokumen pendukung, misalnya: berkas wajib pajak dimana sudah dilengkapi dengan berbagai data keterangan seperti Surat Pemberitahuan (SPT), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), nota perhitungan pajak, dsb. Makin lengkap data tersebut makin mudah pemeriksaannya.
c. Surat bantahan pemohon banding
d. Bukti pembayaran pajak sebesar 50% dari utang pajak yang dibanding.
e. Dokumen lain yang dianggap perlu.
Setelah berkas banding lengkap dan siap disidangkan maka sekretaris mengatur jadwal persidangan.

F. GUGATAN
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat digugat berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 17 undang-undang pengadilan pajak. Tindakan penagihan ini dapat berupa: penerbitan surat paksa, pelaksanaan sita, dan pelaksanaan lelang. Gugatan dapat diajukan sendiri oleh penggugat atau dikuasakan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, apa tujuan dari gugatan yang dimaksud. Apabila penggugat mencabut kembali gugatannya dan disetujui pengadilan pajak, maka gugatannya itu akan dihapus dari daftar gugatan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan proses pengajuan gugatan sengketa pajak adalah masalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang dijadikan obyek sengketa yang digugat (Pasal 40 ayat (2)). Akan tetapi, jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila menurut pendapat pengadilan pajak jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
2. Jangka waktu untuk menhajukan gugatan terhadap pelaksana penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
3. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan gugatan
4. Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud diatas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat
5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat
6. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atas satu keputusan diajukan satu surat penggugat
7. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterimanya pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampirkan salinan dokumen yang digugat
8. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.
9. Apabila selama proses gugatan, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud.
10. Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
11. Gugatan yang dicabut dapat dihapus dari daftar sengketa dengan:
a. Ketetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan,
b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.
12. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan putusan tidak dapat diajukan kembali.
13. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.
14. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.
15. Permohonan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
16. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika dilaksanakan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.
Didalam pasal 41 undang-undang pengadilan pajak ditegaskan lebih lanjut mengenai beberapa hal berikut
a. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat, dilampiri juga salinan yang digugat.
b. Apabila selama proses gugatan pengugat meninggal dunia, gugatan dapat diajukan oleh ahli warisnya, kuasa hukum oleh ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit
c. Apabila selama melakukan proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/usaha, atau likuidasi yang dimaksud.
Dalam hal gugatan yang harus disertakan dalam berkas, adalah:
a. Surat banding
b. Surat tanggapan Direktur Jenderal atas gugatan penggugat
c. Surat bantahan pemohon banding
d. Bukti pembayaran pajak sebesar 50% dari utang pajak yang terutang.
e. Dokumen lain yang dianggap perlu

G. PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan
Acara pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara biasa atau acara cepat.
a. Acara cepat
Pasal 65-66 mengatur hukum acara pengadilan pajak mengenal pemeriksaan sengketa dengan menggunakan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh majelis atau oleh hukum tunggal. Adapun kriteria pemeriksaan dengan acara cepat meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang banding atau gugatannnya tidak memenuhi syarat
2. gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima
3. tidak dipenuhinya syarat formal putusan pengadilan pajak, atau terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak
4. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak

b. Acara biasa
Selain berlaku acara cepat juga berlaku acara biasa dalam hukum acara pengadilan pajak. Perbedaannya dalam pemeriksaan acara biasa hanya dapat dilakukan oleh majelis hakim dan diatur dalam pasal 49-64.

H. Pembuktian
Pembuktian diatur dalam pasal 69-76. Prinsip pembuktian adalah pembuktian bebas, artinya bagi pihak yang bersengketa yang menyatakan pendirian atau tuntutannya harus dapat membuktikannya dengan alat bukti yang telah ditentukan. Adapun fungsi pembuktian ini adalah untuk menangguhkan masing-masing dalil, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
Dalam pasal 69 ayat (1) disebutkan tentang macam-macam alat bkti sebagai berikut:
1. surat atau tulisan
2. keterangan ahli
3. keterangan para saksi
4. pengakuan para pihak
5. pengetahuan hakim
Kemudian, pada pasal 69 ayat (2) juga memberikan penambahan wawasan tentang hal-hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan lagi. Pasal 75 juga menjelaskan tentang batasan minimal alat bukti agar dapat dianggap sah, maka sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1).
Alat bukti dapat berupa:
a. Surat atau tulisan,
b. Keterangan ahli,
c. Keterangan para saksi,
d. Pengakuan para pihak dan atau,
e. Pengetahuan Hakim.
1. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
2. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
a. Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, b, dan c yang ada kaitannya dengan banding atu gugatan.
3. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hak yang ia ketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.
4. Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli.
5. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli.
6. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan, baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenia hal sebenarnyamenurut pengalaman dan pengetahuannya.

I. PUTUSAN
Putusan diatur dalam pasal 77-84. putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan keyakinan hakim.
Dalam pasal 77 ayat (1) dinyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan akhir ini mempunyai konsekuensi sebagai berikut:
a. Putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa
b. Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari lembaga lain
c. Putusan tersebut dapat dilaksanakan
Keputusan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai keputusan hukum tetap masih dapat diupayakan melalui peninjuan kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3). Akan tetapi, bahwa kontrol melalui peninjauan kembali tidak meliputi semua sengketa pajak, karena untuk mengajukan peninjauan kembali memerlukan syarat-syarat khusus.
Disamping putusan akhir tersebut, menurut pasal 77 ayat (2) pengadilan pajak juaga dapat mengeluarkan putusan sela berkaitan dnegan permohonan penggugat untuk memlakukan penundaan terhadap tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Dengan demikian, yang dapat menjadi putusan sela berkaitan dengan skorsing terhadap tindakan penagihan.
1. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan penggugat agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama pemeriksaan pajak berjalan, sampai ada putusan pengadilan.
3. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
4. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.
5. Dalam pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Apabila Majelis di dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.
7. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
a. Menolak,
b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya,
c. Menambah pajak yang harus dibayar,
d. Tidak dapat diterima,
e. Membetulkan kesalahan tulisan dan atau kesalahan hitung dan atau
f. Membatalkan.
8. Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi.
9. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 6 bulansejak Surat Banding diterima.
10. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima.
11. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
12. Dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud terlampaui.
13. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak yang tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:
a. 30 hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui.
b. 30 hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
14. Putusan atau penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa pembetulan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
15. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka 30 hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
16. Dalam hal Putusan Pengadilan Pajak dimbil terhadap Sengketa Pajak, pemohon banding atau penggugat dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang.
17. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
18. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas, putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalm sidang terbuka untuk umum.
19. Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman dan atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat.
c. Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat,
d. Hari, tanggal diterimanya banding atau Gugatan,
e. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atau Surat Bantahan yang jelas,
f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa,
g. Pokok sengketa,
h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
i. Amar putusan tentang sengketa,
j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
20. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan diambil telah melampaui jangka waktu 1 tahun.
21. Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak diperlukan dalam hal Putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak berupa tidak dipenuhinya putusan Pengadilan Pajak, sengketa yang bukan wewenang Pengadilan Pajak dan sengketa tertentu yang tidak memenuhi syarat.
22. Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutuskan dan Panitera.
23. Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, ptusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua dan Hakim Tunggal.
24. Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim Anggota dimaksud.

J. PELAKSANAAN PUTUSAN
1. Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
2. Apabila Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan diucapkan.
4. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terutang sejak tanggal diterimanya putusan.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

K. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Sanksi Administrasi Perpajakan
Berdasarkan Pasal 25 UUD KUP, tidak menyebutkan atas Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini karena STP bukanlah ketetapan atas pokok pajak melainkan hanya menganakan atas sanksi admnistrasi. Karena atas penerbitan STP tidak dapat diajukan keberatan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mengajukan peninjauan kembali jumla ketetapan pajak dan sanksi administrasi yang belum tercantum dalam STP.
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan No. 953/KMK.04/1983 disebutkn bahwa Menteri Keuangan dapat menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali dengan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan sanksi administrasi yang tidak benar. Terhadap keputusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan Banding.

PERADILAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, salah satu lembaga tumpuan keadilan adalah badan-badan peradilan yang memepunyai tugas dan fungsi menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. UU nomor 14 tahun 1970 membagi badan peradilan dalam 4 lingkungan peradilan (pasal 10 ayat (1) ) yaitu:
a) Peradilan Umum;
b) Peradilan Agama;
c) Peradilan Militer;
d) Peradilan Tata Usaha Negara.
Perkara yang bersumber tindak pidana di bidang perpajakan, masuk dalam lingkungan peradilan umum. Artinya apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan maka penyelesaiannya melalui peradilan pidana ( Pengadilan Negeri )
Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang perpajakan. Untuk itu dalam hal terjadi pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan maka ketentuan beracara dalam penyelesaiannya, di samping bertumpu pada UU Nomor 6 tahun 1983 juga UU Nomor 8 tahun 1981 dan perundang-undangan lain yang terkait.
Seperti diketahui dalam UU perpajakan nasional, di samping diatur sanksi-sanksi pidana ( tindak pidana di bidang perpajakan ) juga diatur sanksi-sanksi administrasi. Pengaturan kedua jenis sanksi, diatur oleh UU. KUP. 1984. Penyelesaian perkara pidana di bidang perpajakan dilakukan melalui peradilan pidana di bidang perpajakan, yaitu Pengadilan Negeri ( Peradilan Umum ).

HUBUNGAN PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA
Pajak termasuk hukum publik dan ini adalah sebagin dari tata tertib hukum antara penguasa dengan rakyat/warganya mengenai hak dan kewajiban.
Hukum pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana (KUHP) dapat terlihat dalam pasal 103 KUHPidana yang berbunyi :
“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalu ada undang-undang (Wet) atau ordonansi menentukan peraturaan lain”
Ketentuan pasal 103 KUH Pidana ini menunjukkan bahwa yang dimuat dalam buku I KUHP, mulai dari bab Is/d (pasal s/d 85), selain berlaku untuk hal-hal yang disebut dalam KUH pidana, ber;aku juga untuk menerangkan hal-hal yang disebut dalam undang-undang atau peraturan lain kecuali ditentukan lain. Perkataan undang-undang lain dalam pasal 103 KUHP ini, menunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam Undang-undang pajak diancam baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dipidana sesuai dengan KUH Pidana. Ancaman pidana terhadap tindak pidana pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 38, 39, 40, 41. Tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan dalam pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Sanksi yang diancam terhadap pelanggaran di bidang pajak lebih ringan daripada kejahatan. Untuk pelanggaran seperti yang disebut diatas dikenakan sanksi piodana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.
Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Hukum pajak ialah :
a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan diri untuk mendapatkan NPWP atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu;
b. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan ia tahu bahwa surat pemberitahuan harus dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan setelah diisi sebagaimana mestinys dan ditanda tangani;
c. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan keuntungan dari itu;
d. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak;
e. Dengan sengaja tidak memperlihatkan dan atau tidak mau meminjamkan pembukuan, catatan, dan dokumen yang diperlukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sebenarnya;
f. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak, setelah, ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 26 Undang-undang Pajak Penghasilan
Kejahatan tersebut diatas diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terutang. Kata dan/atau berarti bahwa hakim mempunyai wewenang untuk mrnjatuhkan sanksi kumulatif, artinya disamping sanksi penjara atau kurungan masih dapat juga dijatuhi hukuman denda, dengan mengingat batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Denda pidana berbeda dengan administratif. Denda administratif. Denda administratif dijatuhkan oleh administrasi pajak, sedangkan denda pidana adalah wewenang Hukum Pidana. Wajib pajak yang dikenakan denda pidana oleh Hakim Pidana, masih terbuka kemungkinan untuk dikenakan denda administrasi oleh administrasi pajak. Namun ini adalah wewnang Menteri Keuangan apakah masih perlu atau tidak, menteri Keuangan apakah masih perlu atau tidak, Menteri Keuangan yang kewenanganya dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Pajak dapat menganggap lebih bijaksana untuk tidak mengenakan denda administrasi dengan alasan bahwa wajib pajak sudah di pidana
Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan dilipatkan dua kali apabila wajib wajib pajak melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak waktu pajal selesai menjalani pidana penjara
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
1. UU nomor 6 tahun 1983
UU ini sebagai ketentuan umum telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi pelanggaran di bidang perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan ( UU nomor 7 tahun 1983 ) maupun UU nomor 8 tahun 1983.
2. UU nomor 12 tahun 1985
Di dalam Bab XII Pasal 24 dan 25 UU nomor 12 tahun 1985 diatur formulasi pidana yang menyangkut/ berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan ( PBB ).
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKA
1. Pengertian
Sehubungan dengan uraian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini, ada dua pengertian yang saling terkait yaitu menurut UU nomor 8 tahun 1981 ( KUHAP ) dan menurut UU nomor 6 tahun 1983. Pengertian penyidikan menurut UU nomor 8 tahun 1981 inidapat dikatakan bersifat umum, sedangkan penngertian menurut UU nomor 6 tahun 1983 bersifat khusus karena secara langsung UU ini menyebutnya dengan penyidikan di bidang perpajakan.

2. Kewenangan penyidik di bidang perpajakan
Penyidik di bidang perpajakan dalam mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang sekaligus menemukan tersangkanya berdasar UU yang berlaku dilegalisasi adanya beberapa kewenangan –kewenanangan. Melalui pasal 44 ayat (2) UU nomor 6 tahun 1983, diintrodusir kewenangan-kewenangan penyidik khusus di bidang perpajakan yang meliputi:
a) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
b) Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan.
d) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencetakan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
e) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan
Apabila penyidik di bidang perpajakan telah selesai melakukan penyidikan maka dengan segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Landasan hukum mengenai kewajiban penyerahan berkas perkara hasil penyidikan itu adalah:
a) UU nomor 8 tahun 1981
b) UU nomor 6 tahun 1983
c) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14. PW. 07. 03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
d) Surat Menteri Kehakiman Nomor: M. PW. 07. 03-762 tanggal 15 Juli 1986.
PENUNTUTAN

1. Penuntut Umum dan kewenangannya
Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ( KUHAP ) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Pasal 1 butir 6 b jo pasal 13 KUHAP ).
Sesuai hukum acara pidana, ditetapkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan kebijakan suatu penuntutan termasuk terhadap perkara pidana di bidang perpajakan. Artinya hanya penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan PPNS Ditjen Pajak apakah sudah lengkap ataukah belum/ tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan ( vide pasal 139 KUHAP ).
2. Prapenuntutan
Undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 mewajibkan kepada PPNS Ditjen Pajak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.
Berdasar kewenangan yang ada Pasal 14a, b KUHAP maka penuntut umum menerima dan memriksa berkas perkara yang untuk selanjutnya mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan itu dengan memberi petunjuk-petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan dari penyidik ( PPNS Ditjen Pajak yang bersangkutan ). Jadi yang dimaksud prapenuntutan adalah proses pemberian petunjuk-petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik dalam rangka bertujuan penyempurnaan hasil penyidikan.
Adanya kewenangan jaksa (Penuntut Umum) memberikan petunjuk kepada penyidik. Artinya setelah berlakunya KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tambahan atau penyidikan lanjutan.
3. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan
Ditentukan oleh KUHAP setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaeatan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 179). Dari pasal ini mengandung dua alternative bagi penuntut umum, yaitu :
a. Jika hasil penyidikan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan maka penuntut umum secepatnya melimpahkan perkara ini pada dasarnya adalah supaya perkara pidana (di bidang perpajakan) yang diajukan itu diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana yang dilengkapi surat dakwaan ini lazim disebut penuntutan.
b. Bila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hokum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan dengan menuangkan hal tersebut dalam surat penetapan (vide pasal 140 ayat (2) b KUHAP.
Dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, penting untuk diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengadili surat dakwaan. Tanpa kedua hal tersebut diperhatikan, ada kemungkinan tindakan penunututan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (viet ont vankelijk verklaard) oleh pengadilan.
a) Pengadilan yang berwenang mengadili
Tentu sangat dimungkinkankan tempat terjadinya tindak pidana ( locus delict ) di bidang perpajakan adalah tidak sama dengan tempat tinggal pelaku atau keberadaan saksi-saksi dan barang bukti. Keadaan demikian mengharuskan penuntut umum untuk tidak bertindak secara tempat melimpahkan perkara ke pengadilan mana yang berwenang mengadili.
Mengenai Pengadilan Negeri mana yang paling berwenang mengadili, sebagai acuan dapat disimak muatan pasal 84 KUHAP yang menentukan.
1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak perkara pidan yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hokum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana tersebut.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.
b) Surat Dakwaan
Keharusan penyertaan surat dakwaan dan berkas perkara dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum adalah sesuai ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP.
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
1. Acara Pemeriksaan
KUHAP membagi acara pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tiga jenis pemeriksaan, yaitu:
a. Acara pemeriksaan biasa ( vide Pasal 152-202 KUHAP )
b. Acara pemeriksaan singkat ( pasal 203-204 KUHAP )
c. Acara pemeriksaan cepat ( Pasal 205-216 KUHAP )
1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2) Acara pemeriksaan perkara pelanggara lalu lintas jalan
2. Pembuktian
Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH, mengemukakan “ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan UU membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan UU dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan “.
a. Alat Bukti ( bewijsmiddel )
Keseluruhan alat-alat bukti yang ditetapkan dalam hokum acara pidana kita (KUHAP) yang berlaku pula bagi pembutian peradilan tindak pidana perpajakan ( Pasal 184 KUHAP ) adalah:
i. Keterangan saksi;
ii. Keterangan ahli;
iii. Surat;
iv. Petunjuk;
v. Keterangan terdakwa.
b. Sistem pembuktian
Landasan sistem pembuktian yang berlaku di antaranya adalah UU nomor 14 tahun 1970 dan UU nomor 8 tahun 1981, terutama pasal 183
• Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatannya dituduhkan atas dirinya (UU No 14 Tahun 1970 pasal 6)
• Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. (Pasal 183 KUHP)

Selesainya Pemeriksaan
Tentang kapan suatu pemeriksaan itu dinyatakan selesai oleh M.Yahya Harahap, SH disebutkan sebagai berikut :
• Apabila semua alat bukti telah rampung diperiksa. Semua alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum baik berupa bukti- bukti atau surat pemeriksaan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hokum telah rampung diperiksa satu per satu. Dsemikian juga keterangan terdakwa telah dengan sempurna diperiksa dan didengar dalam sidang pengadilan.
• Semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut.
• Demikian juga dengan surat- surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang peradilan serta sekaligus menanyakan pendapat terdakwa atau penuntut umum akan isi surat dan berita acara yang dibacakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo. 1991. Pemeriksaan dan Peradilan Dibidang Perpajakan. Jakarta:Sinar Grafika

Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Erly Suandi. 2008. Hukum Pajak. Jakarta:Salemba Empat

Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro. 2004. Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak. Bandung:Citra Aditya Bakri

Tunggul Anshari. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Malang: Bayumedia Publishing.

Wirawan B. Ilyas dan Richard burton. 2001. Hukum Pajak. Jakarta:Salemba Empat

Published in: on Juni 17, 2010 at 04:49  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: http://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/peradilan-pajak/trackback/

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini.

One CommentTinggalkan komentar

  1. [...] thatsmekrs пишет: Ketika Wajib Pajak mengajukan upaya keberatan, wajib pajak seringkali beranggapan bahwa wajib pajak tidak perlu melunasi hutang pajaknya dan tidak akan dilakukan tindakan penagihan pajak padahal pasal 25 ayat 7 UUKUP menegaskan bahwa keberatan tidak menunda pembayaran pajak dan ….. 953/KMK.04/1983 disebutkn bahwa Menteri Keuangan dapat menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali dengan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan sanksi administrasi yang tidak benar . … [...]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: