Sistem Pemerintahan Indonesia yang Kacau

Sistem Pemerintahan Indonesia yang Kacau
Oleh :
Kharisma Ratuprima Semadaria
(Mahasiswi Universitas sebelas Maret/UNS Surakarta angkatan 2008)

Pada awalnya ketika saya membicarakan kepada kakak, saya akan menulis blog ini, kakak saya berpandapat begini “idih, g malu, hampir 20 tahun makan duit pemerintah”, karena notabene papa saya bekerja sebagai Pegawai Pemerintahan. Dari perkataan kakak saya tersebut niat saya untuk menulis blog ini menjadi kendur kembali. Tetapi kemudian saya bicarakan lagi dengan papa saya sore harinya, beliau berpendapat bahwa tidak apa-apa asalkan tulisan ini bersifat kritikan membangun, baik kepada pemerintah maupun pelaku pemerintahan, saya menjadi mantab kembali untuk menulis artikel ini. Bahkan beliau memberikan sumbangsih pemikiran untuk mensupport artikel saya ini.
Kali ini saya akan menulis mengenai kacaunya sistem Pemerintahan di Indonesia. Ketika di tinjau dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden dan Negaranya berbentuk Republik, maka Indonesia menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Tetapi pada penerapannya terjadi banyak salah kaprah, karena mengarah pada sistem Pemerintahan Parlementer. Bahkan ketika kita Kembali pada Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pembukaan yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan” itu berarti Indonesia sesuai dengan sistem perwakilan (parlementer). Dengan begitu dapat dinilai bahwa terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena produk Hukum yang dihasilkan hanya bersifat jangka pendek dan hanya menguntungkan oknum yang bersangkutan.
Berikut saya cantumkan ciri-ciri sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:
• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Ciri-ciri pemerintahan parlementer yaitu:
• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-unadang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Keanehan-keanehan yang terjadi akibat kacaunya sistem Pemerintahan di Indonesia anatara lain adalah :
1. Pemilu di Indonesia diawali oleh Pemilihan anggota legislatif, baru Pemilu Prseiden dan Wakil Presiden (lazim dilakukan Negara yang menganut sistem Pemerintahan Parlementer),
2. Yang melakukan kampanye adalah para calon Presiden dan Pimpinan Partai (lazim dilakukan Negara yang menganut sistem Pemerintahan Parlementer),
3. Sistem Multipartai, yang mengakibatkan munculnya partai koalisi dan oposisi, padahal oposisi hanya dikenal pada system Pemerintahan Parlementer,
4. Sistem multipartai di Indonesia yang mengakibatkan tidak mungkin mendapatkan suara 25% untuk mendapatkan kursi di DPR,
5. Terjadi pembohongan publik secara masal yang dilakukan oleh para calon legislatif, karena para calon legislatif tersebut melakukan janji-janji kepada konstituennya.

Anehnya saya pribadi tidak melihat ada seorangpun yang menjabat di kursi Pemerintahan mempersoalakan ketidakjelasan sistem yang terjadi di Indonesia, sangat memprihatinkan ketika para pesohor negeri tidak dapat memahami persoalan ini. Karena pangkal dari banyaknya permasalahan yang muncul di Indonesia adalah sistem yang kacau ini. Ketika sistem yang dianut diperbaiki maka segala permasalahan yang mengikuti dibalikkacaunya sistem pemerintahan akan dapat diselesaikan satu persatu.

Maka usulan yang saya berikan adalah mengambil sisi positif dari Manajemen amukti palapa Patih gajah Mada (Mahapatih Kerajaan Majapahit) yang mempersatukan Nusantara samapai ke Suriname dan Madgaskar, yang ciri khas nya adalah tidak mau makan buah Palapa sebelum sukses menyatukan Nusantara, yang dapat diartikan tidak mau merusak ataupun melumpuhkan kaderisasi, karena kaderisasi dan regenerasi alami adalah penting namun pelestari-pelestarinya kemudian tidak mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bahkan kehebatannya diabadikan menjadi monumental hidup berupa perguruan tinggi tersohor di asia Tenggara bahkan Dunia dengan nama besar Universitas gajah Mada.

Berikut saya kutip isi Sumpah Palapa yang sudah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia
Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.

“Manajemen Amukti Palapa tersebut bermakna persatauan kesatuan yang kokoh di tingkat basis, dan dilengkapai dengan manajemen lontong dan lemper, begitu rapatnya tali silaturahim yang penuh kasih sayang sepanjang masa dan sepanjang hayat.”

Sumber informasi :
1. Drs. WAKODRI, MRS, M.Si (orangtua penulis)
2. Nunik Nurhayati (mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta angkatan 2005, sekarang sedang dalam proses skripsi)
3. Ali Syarief