HUKUM KELUARGA dan KEHARTAAN ISLAM PERNIKAHAN SIRI

HUKUM KELUARGA dan KEHARTAAN ISLAM
PERNIKAHAN SIRI

Disusun untuk Memenuhi Tugas

Disusun oleh :
Kharisma Ratuprima Semadaria
E0008052
KLKH Kelas B

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
Saat ini sedang marak-maraknya istilah nikah siri. Apalagi di kalangan artis kita sepertinya sudah menjadi hal biasa. Pernikahan siri itu sebenarnya tidak sah karena tidak tercatat di KUA. Karena hal itu dapat menyusahkan kedua belah pihak di kemudian hari. Alasan mereka nikah siri adalah agar pernikahan mereka tidak diketahui oleh orang banyak padahal salah satu syarat pernikahan itu adalah diketahui orang banyak.
Siri artinya rahasia, jadi nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan. Dirahasiakan karena takut dan malu diketahui umum. Padahal nikah itu harus dimaklumatkan, diketahui oleh orang banyak supaya menghilangkan fitnah dan menjaga nama baik dan kehormatan. Syarat sahnya nikah harus ada ucapan ijab dan kabul serta harus ada wali dan saksi, serta ada mahar dan dihadiri oleh orang banyak. Dan seperti yang kita ketahui di dalam Rancangan Undang-Undang hokum Materiil Peradilan agama bidang Perkawinan dalam Pasal 4 yaitu berbunyi “Setiap Perkawinan Wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut berarti ketika terjadi pernikahan siri adalah mlanggar Undang-Undang. Apalagi belakangan ini demi untuk menghalalkan keinginan hawa nafsunya, dan untuk menutupi perbuatan zinanya orang sering menyebut dirinya telah nikah siri.
Pengertian nikah siri terdiri dari pernikahan yang dilakukan tanpa wali, dan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat-syarat lainnya tetapi tidak dicatat di KUA setempat. Dan untuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, maka pernikahan seperti ini adalah batil dan tidak sah. Padahal terdapat prinsip perkawinan dalam Islam, yaitu :
1. Memilih pasangan yang tepat
2. Terdapat peminangan (Pasal 10-12 Bab III Rancangan Undang-Undang Hukum materiil Pengadilan agama bidang Perkawinan)
3. Ada ketentuan larangan perkawinan
4. Perkawinan harus berdasarkan pada kerelaan para pihak
5. Perkawinan tidak dibatasi waktu, hal ini juga terdapat alas an yang jelas di Indonesia, yaitu ;
a. Mazhab Syiah masih diakui
b. Anak-anak akan dengan mudah kehilangan haknya
c. Untuk mewujudkan tujuan pekawinan yang tidak dapat ditujukan secara pasti
d. Objek pernikahan adalah manusia.
RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan terdiri dari 24 bab, memuat 156 Pasal. Sebenarnya Nikah siri atau poligami sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah dalam ketentuan syari’, tetapi tidak bagi hukum positif Negara kita. Karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan mengikat bahwa setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan.
Dalam RUU Peradilan Agama, nikah siri dianggap illegal sehingga pasangan yang menjalani pernikahan ini akan dipidanakan, yaitu kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal lima juta rupiah. Dan sanksi ini berlaku baik bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri. Demikian juga seorang penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah atau masih terikat dalam perkawinan sebelumnya akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Demikian juga KUA yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga akan diancam denda enam juta rupiah dan 1 tahun penjara. Demikian juga kawin kontrak dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. RUU Peradilan Agama ini dibuat untuk melengkapi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan punya pegangan yang kuat, karena selama ini hakim berpegang pada kompilasi hukum Islam dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hal lainnya yang berkaitan dengan masalah keluarga.
Hal-hal tersebut diatas jelas termaktub dalam Undang-Undang yaitu :
Dalam Pasal 143 RUU tersebut menegaskan
“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan”.

Pasal 144 menegaskan
“Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun dan perkawinannya batal karena hukum”.
Pasal 145 menegaskan,
“Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan”

Pasal 146 menegaskan
“Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam Pasal 110 dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan”. (Pasal 147 menegaskan “Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan”.

Pasal 148 menegaskan,
“Pejabat pencatat nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua belas juta rupiah.”,

PasaI 149 menegaskan,
“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat pencatat nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun”.

Pasal 150 menegaskan,
“Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”
Kedelapan pasal ini merupakan ketentuan pidana dalam RUU Peradilan Agama yang memperketat aturan tentang nikah siri, kawin kontrak dan poligami. Problema yang mendera umat Islam, mazhab-mazhab agamanya sendiri memiliki pandangan yang berbeda soal hukum perkawinan. Baik nikah mutah (kontrak), siri maupun poligami semuanya menimbulkan perdebatan yang sengit.

Published in: on Juni 17, 2010 at 04:30  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/hukum-keluarga-dan-kehartaan-islam-pernikahan-siri/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: