INDONESIA dalam TEORI REPRESSIVE

INDONESIA dalam TEORI REPRESSIVE

Disusun untuk Memenuhi Tugas Sosiologi Hukum

Disusun oleh :
Kharisma Ratuprima Semadaria
E0008052
SOSHUM Kelas B

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009
A. Dari Otoritarianisme menuju Demokratisasi (Pemerintahan Indonesia pasca Soeharto)
Runtuhnya rezim orde baru membawa perubahan terutama dalam peta konfigurasi politik di Indonesia. Momen itu begitu menentukannya sehingga seolah menjadi batas berakhirnya masa kegelapan akan order silam. Segala respon sikap mnjadi begitu reaktif setelah melewati masa-masa yang diselimuti oleh phobia hantu otoritarianisme itu. Bandul kekuasaan bergeser yang tadinya terpusat begitu dominan di tangan seorang presiden, khawatir akan ingatan kelam masa silam, begitu saja berbalik secara berlawanan di tangan lembaga perwakilan. Tidak hanya itu, dalam ranah sosial-budaya, wacana tentang penguatan masyarakat sipil semakin mengemuka, kebebasan berekspresi, berpendapat makin mendapat tempat karena model pemerintahan yang terpusat dan dominan telah sama sekali ditolak berganti dengan model pemerintahan demokratis. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi menjadi pilihan yang cukup ideal untuk membenahi berbagai persoalan hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang telah demikian korup. Pasca Soeharto merupakan momen untuk berbenah diri terutama dalam memantapkan demokratisasi agar dapat berlangsung sepenuhnya di Indonesia. Para demokrat sering menyebut Indonesia kini sedang berada dalam track yang benar selama pembenahan dapat dilakukan secara bertahap namun pasti menjadi untuk negara yang demokratis. Semangat melakukan perubahan, mereformasi pemerintahan dan tatanan sosial merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai tahap transisi menuju demokrasi. Dalam masa ini perangkat-perangkat demokrasi seperti pengakuan dan penegakan HAM, kebebasan pers, dll sedikit demi sedikit dipersiapkan menuju konsolidasi, hingga demokrasi sepenuhnya. Tahapan ini bergerak secara linear tapi pasti dimana yang pertama menjadi syarat bagi yang selanjutnya. Namun, dimana kini Indonesia sedang berada, masih menjadi pertanyaan yang menyelimuti perdebatan para intelektual. Tidak hanya itu, model demokrasi seperti apa yang sessuai dengan konteks ke-Indonesiaan, apakah demokrasi Pancasila –seperti yang digunakan oleh Soeharto masa silam- atau demokrasi liberal, atau ada model lain yang lebih pas, juga masih dalam perdebatan. Terlepas dari itu, saat dimana Indonesia telah beranjak dari rezim otoriter sudah merupakan sebuh prestasi, setidaknya ia telah membuat masyarat justru menjadi euforia akan orde yang baru.

Jika merujuk lebih jauh ke belakang, beberapa tahun sebelum jatuhnya Soeharto arus demokratisasi sebenarnya secara perlahan sudah mulai menguat. Pada saat itu pula kekuasaan orde baru sedikit demi sedikit mulai melemah. Masyarakat dan para intelektual mulai makin berani melantangkan wacana demokrasi yang lebih substansial, bukan sekdar formalitas dengan mengadakan pemilu ala orde baru. Geliat ini sesungguhnya bukan merupakan gerak masyarakat yang sporadis dan terfragmentasi tetapi menjadi momen menuju perubahan besar dalam banyak segi kehidupan. Wacana yang berkembang di kalangan intelektual juga mengalami pergeseran minat yang cukup penting. Huntington, menyebut geliat demokrasi yang muncul di Indonesia itu sebagai bagian dari arus besar gelombang demokratisasi di negara-negar dunia ketiga dan negara eks-komunis. Peristiwa ini ditandai oleh runtuhnya rezim komunis Rusia dan berakhirnya perang dingin yang sangat berpengaruh merubah geopolitik dunia. Fukuyama menyebut momen itu sebagai titik pijak baru dimana negara-negara dunia mulai memasuki babak baru sejarah dunia. Tidak hanya kapitalisme yang dianggap sebagai ideologi yang telah teruji oleh sejarah karennya dianggap telah final tetapi juga demokrasi, terutama demokrasi liberal, sebagai konsep negara yang berlaku secara universal. Terbukti dengan jatuhnya negara-negara komunis terutama Rusia.

Gelombang demokratisasi itu secara perlahan namun pasti merubah style of government negara-negara dunia menjadi demokratis. Kejatuhan Soeharto merupakan sebuah contoh. Lee kwan yew di Sangapura, perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, serta Presiden Marcos di Filipina yang otoriter, untuk menyebut beberapa contoh di Asia Tenggara, secara perlahan digantikan oleh sosok pemimpin yang dianggap lebih demokratis. Demikian pula satu per satu negera-negara eks-komunis di Eropa Timur mulai meninggalkan ideologi marxisme dan leninisme. Terkecuali Korea Utara dan Kuba, yang masih mempertahankan ideologi itu meski secara terbata-bata.

Setting politik-ekonomi dunia diatas menjadi semacam big picture untuk menempatkan persoalan yang muncul dalam konteks perubahan geopolitik dunia yang mempengaruhi pergeseran minat akademik para intelektual (baca: orientalis) terutama dalam studi kewilayahan (area studies). Inilah yang menjadi fokus kajain dalam makalah ini. Ada beberapa perbedaan penting bagaimana para akademisi atau peneliti (antropolog, sejarawan, ilmuan politik, dll) terutama yang bersal dari Amerika juga Australia dan Belanda mengkaji Asia Tenggara, dalam hal ini adalah Indonesia. Namun, pasca perang dingin, orientasi fokus kajian serta perangkat ilmiah para Indonesianis itu bergeser ke arah yang berbeda. Dan bagaimana kajian yang mereka lakukan itu ternyata mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia maupun hubungan trianggulasi antara masyarakat, negara, dan pasar.
Studi Indonesia pasca Soeharto, atau dapat pula dikatakan pasca perang dingin, menggeser arah kajian serta perangkat metodologi yang berbeda. Perkembangan ilmu sosial kontemporer di Eropa berperan besar dalam mempengaruhi arah baru kajian tentang Indonesia juga dalam memberikan definisi Indonesia. Mereka umumnya menggunakan perangkat teoritis mulai dari post-struktural hingga post-kolonial yang kelahirannya tidak bertolak dari rahim konteks sosio-historis perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Kecenderungan itu secara sinis dapat dikatakan sebagai bagain dari sikap lattah terhadap mainstream perkembangan alat analisa yag mutakhir. Ia bukan wacana yang lahir secara berdarah-darah di Indonesia tetapi hanya diterima begitu saja sebagai sebuah tren dalam kajian akademis. Wacana-wacana itu, yang mempengaruhi metodologi dan orientasi kajian para Indonesianis kini mulai menguat pada masa berakhirnya komunisme Rusia. Padahal di Eropa wacana itu telah berkembang dan menjadi bahan perdebatan hangat para intelektual di sana sejak awal tahun 1960-an, atau setidaknya akhir 1970-an. Lattah ini dapat dipandang sebagai bentuk euforia kebebasan dari kungkungan hantu otoritarianisme Soeharto. Namun anehnya, isi wacana ini, yang alpa mempersoalkan peran pasar seturut dengan menguatnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, juga semakin kukuhnya kapitalisme pasar menjadi warna bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Apakah kondisi itu saling berkaitan?

B. Negara, Masyarakat Sipil dan Demokrasi dalam sketsa Hibriditas
Banyak orang berasumsi bahwa orde reformasi menandai berlangsungnya sebuah masa transisi; proses peralihan dari otoritarianisme orde baru menuju orde demokrasi baru. Berbagai perangkat kenegaraan dan kemasyarakatan baru disusun dalam upaya meneguhkan agar transisi ini kelak menemukan akhir yang gemilang. Teori-teori tentang transisi demokrasi telah menyuguhkan gambaran tentang bagaimana rezim-rezim otoritarian tumbang dan rezim-rezim baru berupaya meraih sebuah cita-cita tentang demokrasi yang terkonsolidasi (bdk. Diamond et.al., 1988). Teori ini pada mulanya dibangun melalui kajian-kajian tentang fenomena demokratisasi di Amerika Latin dan Afrika. Keruntuhan rezim-rezim otoriter di benua itu, membuat orang berpaling pada sistem demokrasi liberal ala Amerika Serikat dan Eropa Barat. Beberapa teori menambahkan bahwa bahwa nilai-nilai demokrasi di negeri-negeri itu harus dibangkitkan baik dari serpihan-serpihan tradisi setempat maupun digerakkan melalui pembiakan institusi-institusi demokrasi baru.

Demokrasi memang telah menjadi agama global. Hampir tiada satu negeripun di belahan bumi ini yang tidak bereaksi sensitif mendengar kata ini. Tapi, demokrasi juga melahirkan aneka tafsir terhadap dirinya. Tiada satu penjelasanpun tentang demokrasi yang bisa merepresentasikan maknanya yang absolut. Akibatnya, tidak ada satu praktik demokrasi yang seragam di berbagai negara. Meskipun Amerika dan Eropa Barat dianggap sebagai kampiun demokrasi dunia, praktik demokrasi merekapun berbeda satu sama lain. Tapi, satu hal yang pasti, praktik demokrasi negeri-negeri di kedua kawasan itu mereka menjadi rujukan bagi praktik serupa di berbagai belahan dunia lainnya. Berbagai naskah akademik yang diproduksi oleh para ilmuwan Barat tentang teori-teori demokrasi telah menjadi bacaan wajib bagi para penganjur demokrasi di negara-negara yang kemudian disebut sebagai Dunia Ketiga. Terhadap semua teori itu, respons yang muncul juga beraneka rupa; menelannya habis-habis, menolaknya mentah-mentah atau menyikapinya secara eklektik. Secara teoritis, mereka yang memuntahkannya mentah-mentah akan dicap berada pada kutub otoritarian, yang mencecapnya habis-habis secara otomatis menghuni kutub demokratis, sementara yang bersikap eklektik akan berada pada kutub yang dalam wacana politik kontemporer disebut kutub hibrida.

Untuk mengeksplorasi ketiga variasi ini, penulis akan memulai dari definisi demokrasi yang dianggap standar dalam teks-teks akademis Barat. Seturut teks standar Barat, demokrasi diartikan sebagai cara mengelola pemerintahan dan partisipasi warganegara di dalamnya. Salah satu teori dominan tentang demokrasi yang jamak diterima dalam wacana demokrasi Barat adalah teori yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Menurut Dahl, karakteristik inti dari demokrasi memuat tiga hal. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warganegara dalam memilih para pemimpin politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Rezim-rezim politik yang tidak memenuhi ketiga persyaratan ini dapat dikategorikan sebagai rezim otoritarian, sementara mereka yang telah dengan sempurna memenuhinya dapat dianggap telah demokratis. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang bagaimanakah “hukumnya” rezim-rezim yang menerapkan hanya sebagian (entah kecil ataupun besar) dari ketiganya; atau mengakomodasi semua persyaratan namun tidak sepenuhnya menerapkannya?

Para ilmuwan politik seperti Terry Lynn Karl, Friedbert W Rüb dan Heidrun Zinecker (2007) mengajukan tesis baru tentang rezim hibrida. Mereka berupaya mencari titik terang dalam ruang abu-abu antara demokrasi dan otoritarianisme. Menurut Karl, rezim hibrida muncul sebagai persoalan transisi. Dia mengamati fenomena transisi demokrasi di Amerika Tengah di mana perubahan rezim belum diiringi perubahan pemerintahan yang oligarkis. Kondisi ini yang ia sebut sebagai hibriditas. Hibriditas akan berakhir manakala konsolidasi demokrasi telah tercapai. Rub mengajukan pandangan yang berbeda. Menurutnya, rezim hibrida adalah tipe yang bersifat unik dan tidak terkait sama sekali dengan masalah transisi demokrasi. Rezim hibrida adalah buah dari kombinasi dikotomik antara dua karakteristik: di satu sisi adalah demokrasi (dengan pemilu yang bebas beserta aturan hukum yang mengikat) dan, di sisi lain, otoritarianisme (dengan struktur pemerintahan formal yang tidak pasti dan akses pada pemerintahan yang tidak dibatasi oleh hukum). Rezim model ini bisa berlangsung di manapun dan kapanpun. Sementara itu, Zinecker menyebut pendapat kedua pendahulunya tersebut bersifat teleologis. Rub, menurutnya, secara implisit menyatakan bahwa jalan menuju demokrasi yang ditempuh oleh bekas rezim otoritarian diinterupsi oleh rezim hibrida. Ia pun hanya menggabungkan kedua segmen lama (otoritarianisme) dan baru (demokrasi) sebagai satu tipe baru, tanpa menelaah kompleksitas rezim hibrida itu sendiri yang, menurut Zinecker, bisa saja terdiri dari segmen-segmen non-demokratis dan non-otoritarian sekaligus.

Atas dasar itu, Zinecker kemudian mengajukan tesisnya sendiri tentang rezim hibrida. Ia memberikan lima kriteria untuk membangun apa yang disebutnya model demokrasi/otoritarian dan non-demokrasi/non-otoritarian. Agar sebuah rezim disebut (tidak) demokratis, ia harus memiliki lima hal: Pertama, pemerintahan (non-) sipil. Hal ini untuk menggusur pemerintahan militer dan menegakkan supremasi sipil atas militer. Kedua, (non-) poliarki. Ia berfungsi untuk meluruhkan kemungkinan otoritarian dari rezim berpemerintahan sipil dengan menegakkan suatu rezim demokratis-representatif. Versi non-demokratis dari dua segmen pertama ini, pemerintahan non-sipil dan non-poliarki, bisa menggiring pada tampilnya rezim otoritarian. Tapi, tiga segmen sisanya berikut ini dalam versi non-demokratisnya tidak serta merta merefleksikan otoritarianisme, namun mungkin menjadi basis bagi suatu bentuk non-otoritarian dari sebuah rezim non-demokratis. Ketiga, (tidak) adanya aturan hukum (rule of law). Ini membedakan rezim liberal dan non-liberal. Keempat, ke(bi)adaban ([non-] civility). Penghapusan kekerasan yang dilakukan segmen non-negara dari sebuah rezim dengan menegakkan legitimasi monopoli negara atas penggunaan kekuatan dan kekerasan. Kelima, eksklusi/inklusi politik. Penghapusan segmen rezim yang memiliki watak politik eksklusif agar terbuka partisipasi yang tak terbatas dan tanpa kekerasan dari semua kekuatan politik. Singkatnya, adanya sebuah rezim demokratis-parsipatoris dan masyarakat sipil yang otonom.

Yang menarik dari kajian Zinecker adalah analisisnya tentang civil society sebagai satu bagian dari pembentuk rezim hibrida. Rezim politik menyangkut gaya pemerintahan. Ia tidak identik dengan negara; ia bahkan melampaui negara. Maka, kajian tentang rezim tidak hanya menyangkut kajian tentang relasi antar-institusi negara, namun juga menelaah hubungan antara negara dan masyarakat sipil dan, di sisi lain, hubungan di antara warganegara aktif secara politik namun hidup tanpa bergantung pada negara. Agar pemerintahan berjalan efektif, sebuah rezim harus memiliki jangkauan pada masyarakat sipil. Bagi Zinecker, tidak ada pemerintahan yang efektif jika dalam masyarakat sipilnya masih terdapat aktor-aktor yang bisa memveto kekerasan. Dalam rezim non-otoritarian, tindak kekerasan terbesar muncul dari aktor-aktor non-negara yang berada di dalam masyarakat sipil. Keadaban sebuah rezim politik dengan demikian bertumpu pada keadaban masyarakat sipil. Demokrasi yang berlangsung pada level negara tidak selalu berjalan seiring dengan demokrasi pada tingkat masyarakat sipil. Zinecker ingin meluruhkan teori-teori yang selalu melihat masyarakat sipil secara normatif dan mengabaikan telaah yang lebih analitis. Ia ingin melihat masyarakat sipil dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Selama ini terdapat pemisahan antara negara yang politis dan masyarakat sipil yang non-politis. Negara yang politis cenderung “buruk” atau tidak beradab (uncivilized) dan masyarakat sipil terkesan “baik” atau beradab (civilized).

Bagi Zinecker, masyarakat sipil adalah semua struktur dan asosiasi yang dibentuk oleh aktor-aktor yang mengisi ruang societal antara keluarga, ekonomi dan negara. Masyarakat sipil bersifat politis dan merupakan bagian dari rezim politik. Ia bisa mencakup segmen demokratis dan non-demokratis, beradab dan biadab sekaligus. Masyarakat sipil yang demokratis adalah pula yang beradab (civilized), namun masyarakat sipil yang beradab tidak mesti demokratis.

Wacana tentang rezim hibrida menarik diperbincangkan dalam konteks Indonesia; apakah ia relevan? Akan tetapi, soal pokok yang terlebih dahulu harus dijawab adalah bagian manakah dari rezim-rezim di Indonesia yang hendak disangkutkan dengan perdebatan ini? Jawaban dari pertanyaan itu terkait dengan posisi terhadap konsep hibriditas itu sendiri. Menurut penulis, hibriditas yang ditawarkan oleh Zinecker tak ubahnya bersifat teleologis, seperti halnya yang ditawarkan oleh dua orang pendahulunya. Zinecker hanya lebih banyak mengakomodasi kompleksitas, namun tetap mempertahankan konsep-konsep yang lebih merupakan klaim-klaim tentang esensi seperti demokrasi dan otoritarianisme. Zinecker memang tidak menyebut secara spesifik di tanah mana demokrasi sejati telah berhasil disemai. Namun, dalam paparannya ia selalu mengulang-ulang dikotomi antara negara-negara maju dan berkembang dengan mengisyaratkan yang pertama sebagai demokratis dan yang terakhir sebagai otoritarian atau hybrid. Akan tetapi, di sisi yang lain, jawaban dari pertanyaan ini juga harus diletakkan pada konteks spasial dan temporal yang paling relevan dan paling disorot dari Indonesia terkait dengan pengalaman demokratisasinya.

Posisi hibriditas yang menjadi afinitas penulis adalah versi yang banyak dikemukakan oleh teoritisi pascakolonial. Hibriditas dalam model ini muncul sebagai strategi dan praktik kebudayaan. Ia senantiasa berada pada ambang liminal yang menghindarkan diri dari setiap kategorisasi yang bersifat biner; demokratis versus otoritarian, maju versus berkembang dan sebagainya. Ia menghuni apa yang oleh Homi Bhaba disebut ruang ketiga dari setiap oposisi biner. Hibriditas mengatakan bahwa semua kategori budaya senantiasa bersifat transnasional dan translasional. Bersifat transnasional karena wacana-wacana pascakolonial kontemporer berakar pada sejarah khusus tentang perpindahan budaya, baik lewat perbudakan, ‘pelancongan’ dengan misi pemeradaban, migrasi penduduk Dunia Ketiga ke Barat setelah Perang Dunia II, atau lalu lintas para pengungsi politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri-negeri Dunia Ketiga. Bersifat translasional karena sejarah-sejarah spasial tentang perpindahan tersebut – sekarang diikuti dengan ambisi-ambisi territorial dari teknologi media global – menjadikan persoalan tentang bagaimana budaya menandai, atau apa yang ditandai oleh budaya, sebagai sebuah isu yang kompleks (Bhaba… ). Demokrasi-pun bersifat transnasional dan translasional. Apa yang oleh Amerika disebut sebagai kampanye demokrasi, misalnya, bagi bangsa-bangsa lain tak lebih sebagai model baru otoritarianisme. Penulis berpendapat bahwa tidak ada sebuah rezim yang selamanya demokratis atau otoritarian, entah di bangsa-bangsa Barat maupun Timur. Karena merupakan sebuah praktik kebudayaan, analisis tentang hibriditas sejatinya tidak terletak pada analisis normatif-institusional, namun dalam praktik yang dilakukan oleh aktor-aktornya. Meskipun bersikap kritis terhadap pendekatan Zinecker, penulis melihat bahwa ia telah menunjukkan adanya ruang ketiga hibriditas dengan kemungkinan hadirnya suatu rezim non-demokratis yang berkarakter non-otoritarian.

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, isu ini akan lebih relevan jika dikaitkan dengan perkembangan Indonesia pasca-Reformasi. Pasca keruntuhan rezim orde baru yang oleh banyak pengamat disebut sebagai rezim pembangunan represif-otoritarian (lihat Herbert Feith, 1980), Indonesia memang segera menentukan langkahnya menempuh jalan demokratisasi. Dalam standar teks demokrasi, Indonesia relatif telah terbebas dari otoritarianisme. Persyaratan pertama dan kedua yang diajukan Zinecker telah dipenuhi oleh Indonesia. Supremasi sipil atas militer dan kekuasaan yang representatif relatif telah terpenuhi, meskipun tidak sepenuhnya. Tidak ada lagi kekuatan mayoritas. Dua kali pemilu yang digelar pada tahun 1999 dan 2004 menunjukkan puspa ragam kekuatan politik baru, meski tidak benar-benar baru. Pada pemilu pertama, PDI-P, yang merupakan metamorforsa dari PNI orde lama dan PDI orde baru, menjadi partai pemenang pemilu. Meski demikian, kadernya kalah dalam permainan politik di MPR memperebutkan kursi presiden. Pemenangnya justru kader dari partai pemenang keempat, PKB. Namun, presiden terpilih inipun kemudian terjungkal dalam permainan politik yang sama.

Elitisme memang tidak bisa terkontrol pada tahap awal demokrasi baru ini. Demokrasi dirayakan penuh euforia. Partai-partai bekerja sama secara radikal dan beroposisi secara fundamental pula. Abdurrahman Wahid dipilih dan dijatuhkan oleh orang-orang yang persis sama. Pada tahap selanjutnya, aturan main pun diubah. Konstitusi, kitab suci yang diagungkan sebelumnya, bahkan sudah empat kali diamandemen. Sistem pemilu diubah dari proporsional menjadi semacam perpaduan antara distrik- proporsional. Hal ini untuk memperagam rekrutmen elite bukan hanya atas basis keparpolan, namun juga representasi kedaerahan. Apalagi selanjutnya diatur pembentukan lembaga semacam senat, DPD, demi hanya menyiasati status MPR yang keberadaannya terancam setelah beberapa kewenangannya terpangkas. Presiden memang tidak lagi dipilih MPR, namun dipilih oleh langsung oleh rakyat. DPD-pun tidak memiliki tugas yang jelas layaknya senat dalam sistem demokrasi modern. Pada pemilu 2004, bekas kekuatan politik rezim otoritarian terguling, Partai Golkar, berhasil memenangkan pemilu, meskipun bukan (lagi) sebagai mayoritas tunggal. Namun, yang mengejutkan, presiden pilihan langsung rakyat bukan berasal dari partai pemenang, melainkan dari partai yang sama sekali baru, Partai Demokrat.

Namun, drama politik belum berhenti. Elitisme belum pula pudar. Partai-partai besar di DPR, disponsori PDI-P, Partai Golkar dan PPP, segera membangun aliansi oposisi yang menamakan diri Koalisi Kebangsaan. Partai penguasa yang bersikap panik dan reaktif membangun tandingannya; koalisi kerakyatan. Peta koalisipun rontok setelah penguasa berhasil merebut kepemimpinan politik di partai pemenang pemilu, Partai Golkar. Penguasa juga diuntungkan dengan konflik-konflik internal yang terjadi pada beberapa partai besar seperti PPP dan PKB. Konflik itu justru membuat partai-partai tersebut mendekat pada kekuasaan. Akibatnya, di satu sisi, persebaran elite politikpun menjadi timpang. Pemerintah mengalami pengeroposan dari dalam karena banyaknya kekuatan politik yang bermain di dalamnya. Dalam kasus ini, memang rezim otoritarian telah berlalu, tapi rezim yang efektif tidak kunjung nampak pula.

Terkait dengan kriteria ketiga, adanya supremasi hukum, pada tarap permukaan nampak berjalan. Tapi, penegakan hukum lebih mirip sebagai sebuah etalase politik daripada sebuah kinerja mandiri dan terlembaga yang dilakukan oleh para penegak hukum. Beberapa kasus besar yang ditangani para penegak hukum saat ini, misalnya, lebih banyak menjerat para elite penguasa lama yang notabene sekarang menjadi kekuatan oposisi. Beberapa orang yang terindikasi kasus pelanggaran hukum tertentu, namun berhasil merapat ke kekuasaan terjamin “keselamatan” mereka. Model penegakan hukum semacam itu hanya semakin membuat orang mengembangkan taktik-taktik baru pelanggaran hukum. Jika dahulu, misalnya, budaya korupsi menghuni ranah ketaksadaran, sekarang ia telah menjadi bagian dari praktik kebudayaan yang dilakukan secara sadar. Ia muncul dalam kesadaran ganda aparat birokrasi; sebagai aparatus negara modern dan kuasi aristokrat. Karakter beambtenstaat warisan kolonial memang masih menyisakan persoalan (bdk. Sutherland dalam Kayam, 1989). Bagi para penyelenggara pemerintahan yang berpenghasilan paspasan namun berpenampilan selaksa aristokrat, korupsi adalah cara produksi alternatif dan spekulatif. Selain itu, adanya supremasi hukum di sini lebih banyak berimplikasi pada rapuhnya kuasa negara, terutama, dalam mengontrol persaingan ekonomi. Selain karena perilaku koruptif aparat, para pengusaha kaya juga selalu menyewa pengacara papan atas yang mampu menyiasati tafsiran pasal-pasal sehingga meloloskan mereka dari jerat hukum.

Kriteria keempat menyangkut keadaban sebuah rezim. Sebuah rezim disebut beradab manakala terjadi perpaduan antara civilized state dan civilized civil society. Negara beradab ketika ia memiliki legitimasi atas monopoli penggunaan kekuatan dan kekerasan. Secara hukum TNI dan Polri memiliki legitimasi itu. Persoalan terjadi para ranah masyarakat sipil. Di beberapa tempat masih terdapat unsur-unsur dari masyarakat sipil yang gemar memobilisasi kekuatan melakukan razia bahkan penghakiman sepihak tanpa aparat mampu mencegahnya. Kehadiran laskar-laskar yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu dan melakukan aksi-aksi sepihak masih menjadi pemandangan yang menonjol baik di pusat maupun terutama di daerah-daerah. Konflik-konflik komunal di Kalimantan, Ambon, Poso dan Papua juga melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil yang bersenjata. Beberapa analis memang menyebutkan bahwa aparat berwenang memiliki keterlibatan baik dalam pemersenjataan maupun pembiaran aktivitas mereka. Namun, hal itu tidak mengurangi krisis keadaban yang terjadi dalam masyarakat sipil. Kriteria keempat tersebut memiliki korelasi dengan kriteria kelima tentang inklusifitas/eksklusifitas politik sebuah rezim. Dalam rezim reformasi, partisipasi publik memang dibuka secara lebar dan dijamin oleh konstitusi. Meski demikian, masih terdapat segmen tertentu dari rezim baik dari level negara maupun masyarakat sipil yang berwatak eksklusif dan membatasi partisipasi warganegara lainnya. Fatwa-fatwa penyesatan yang dilakukan oleh MUI dan diamini oleh berbagai ormas keagamaan adalah contoh dari pengekangan atas partisipasi demokratis. Hal itu ditambah dengan aksi penyerbuan massa terhadap para pengikut ajaran-ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan mainstream ajaran tertentu. Kampanye-kampanye penegakan syariat Islam oleh beberapa elemen umat Islam dalam beberapa hal juga merupakan kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsen, Rita, Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan (terj. Heru Prasetia). Yogyakarta: Lafadl. 2004

Allan, Kenneth, Contemporarty Social and Sociological Theories: Visualizing Social Worlds. California: Pine Forge Press. 2006

Bhabha, Homi K, The Location of Culture. London: Rouletge. 1994

Diamond, L., Seymour M. Lipset dan J.J. Linz (eds). Democracy in Developing Countries. Boulder: Westview Press. 1988

Feith, Herbert. “Repressive-Developmentalist Regimes in Asia: Old Strenghts, New Vulnerabilities.” Prisma-The Indonesian Indicator 19 December 1980. Hlm. 39-55.

Sutrisno, Lukman. 1994. Hubungan Negara dan Rakyat di Indonesia pada abad ke-21, Pidato pengukuhan Guru Besar UGM, 22 April 1994.

Tamara, Nasir. Mengkaji Indonesia (Pengaruh Amerika dalam Dunia Intelektual Indonesia). Bentang. Jogja. 1997.

Yoon Hwan Shin, 1989. Demystifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist-in-Formation in Soeharto’s Indonesia. Disertasi Doktoral Yale University.

Published in: on Juni 17, 2010 at 04:53  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/indonesia-dalam-teori-repressive/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: